JAKARTA, SENIN – Para auditor pemeriksa keuangan negara hendaknya tidak seperti orang yang berlomba-lomba menemukan adanya banyak penyimpangan, tanpa mendalami apa yang menjadi penyebab, dan bagaimana cara mengatasinya.

Kecenderungan auditor yang seperti itu, dinilai tidak akan membawa perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Demikian disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Keuangan, Hekinus Manao kepada Kompas di Departemen Keuangan, Jakarta, Senin (17/11).

“Selama ini, yang saya lihat, baik Inspektorat Jenderal (Itjen) departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlihat hanya seperti orang yang berlomba-lomba mengungkapkan adanya temuan penyimpangan, akan tetapi belum mendalami mengapa penyimpangan itu terjadi dan bagaimana cara mengatasinya,” ujar Hekinus.

Menurut Hekinus, dengan cara seperti itu, perbaikan pengelolaan keuangan negara tidak akan pernah bisa diperbaiki.

“Untuk itu, dengan adanya aparat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disebut SPIP, kita harapkan tidak terjadi cara audit seperti itu. Khususnya, di Itjen dan BPKP. Dengan aparat SPIP, setiap masalah pengelolaan anggaran di departemen dapat diselesaikan secara fokus,” ujar Hekinus.

Hekinus menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selain untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif, PP juga bertujuan meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisasi penyimpangan anggaran dan korupsi di departemen.

Dikatakan Hekinus, mulai tahun depan, SPIP mulai diterapkan di seluruh departemen. “Harapan kita, dengan adanya SPIP, pengelolan keuangan negara menjadi lebih baik lagi. Tetapi, memang karena ini baru awal, kita masih melihat seperti apa pelaksanaannya,” lanjut Hekinus.

Berlomba-lomba memperbaiki

Sementara anggota BPK, Baharuddin Aritonang menyatakan, sebagai auditor eksternal, tugas BPK memang mengungkapkan temuan penyimpangan dan memvonisnya itu sebuah penyimpangan atau bukan.

“Tugas auditor internal pemerintah justru harus membantu departemen menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai prinsip standar akuntansi. Jika tidak, ya seperti sekarang ini, disclaimer atau tidak dapat dinyatakan apa-apa opini laporan keuangannya,” ujar Baharuddin.

Baharuddin menambahkan, apabila BPK sudah mengungkapkan temuannya, sebaiknya departemen berlomba-lomba untuk memperbaiki pengelolaan keuangannya. “Jangan sampai disclaimer terus menerus,” katanya.

Jakarta – Indonesia setidaknya membutuhkan 46.000 tenaga akuntan sebagai pengelola keuangan negara baik di tingkatan pusat maupun daerah. BPKP pun akan membangun Pusat Peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan Negara untuk menyiapkan akuntan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala BPKP Didi Widayadi usai melakukan penandatangannan kerjasama dengan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Muhayat di Gedung BPKP Jalan Hayam Wuruk, Jakarta, Senin (17/11/2008).

“Hal tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan SDM Pengelola Keuangan Negara yang saat ini membutuhkan sekitar 46.000 tenaga SDM berlatar belakang akuntansi,” katanya.

Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta yang memiliki 52 pengguna anggaran (PA), 4.200 unit pengelola barang(UPB), 722 kuasa pengguna anggaran (KPA), setidaknya diperlukan sekitar 5000 tenaga di bidang akuntansi. “Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta baru memiliki 22 tenaga akuntan,” jelasnya.

Sasaran dari kegiatan tersebut meliputi seluruh aparat pengelola keuangan negara seperti pengguna anggaran, bendaharawan, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP), baik pada instansi Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN dan BUMD.

Menurut Didi, dengan adanya pusat kompetensi ini bisa mempercepat penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara dan daerah. (ang/lih)

Jadi Yang mau masuk jurusan Akuntansi ngak usah ragu. tapi inget jangan asal pilih kampus atau universitas tempat anda kuliah. Jangan asal. tapi kalau emang udah terlanjur, sekarang ada di tanganmu untuk bener-bener untuk jadi orang yang profesional,karena ada 4 point agar siap menghadapi tantangan globalisasi yaitu salahsatunya menjadi seorang yang ahli atau profesional dalam karirnya. jadi pas kuliah harus serius,main sih boleh aja tapi kalau pas kuliah harus serius.

Ada beberapa universitas yang bisa jadi pertimbangan anda agar mudah untuk mendapatkan gelar akuntan dari pemerintah, di antaranya :

1. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta. Sebenarnya bukan universitas akan tetapi Perguruan Tinggi Kedinasan yang dikelola Departemen Keuangan RI. Lulusannya merupakan tenaga keuangan salah satunya akuntan yang mengabdi diri menjadi PNS di Depkeu dan instansi pemerintahan lainnya seperti BPK dan BPKP.

2. Universitas Indonesia (UI) Jakarta

3. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

4. Universitas Sumatera Utara (USU) Medan

5. Universitas Padjadjaran (UnPad) Bandung

6. Universitas Sriwijaya (UnSri) Palembang

7. Universitas Hasanuddin (UnHas) Makassar

8. Universitas Brawijaya (UniBraw) Malang

9. Universitas Diponegoro (UnDip) Semarang

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis”.^[1] Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi dimana informasi keuangan pada suatu bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Auditing, satu disiplin ilmu yang terkait tapi tetap terpisah dari akuntansi, adalah suatu proses dimana pemeriksa independen memeriksa laporan keuangan suatu organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini – yang masuk akal tapi tak dijamin sepenuhnya – mengenai kewajaran dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan. Akuntan bersertifikat resmi memiliki gelar tertentu yang berbeda di tiap negara. Contohnya adalahChartered Accountant (FCA, CA or ACA), Chartered Certified Accountant (ACCA atau FCCA), Management Accountant (ACMA, FCMA atau AICWA), Certified Public Accountant (CPA) dan Certified General Accountant (CGA). Di Indonesia, akuntan yang bersertifikat disebut BAP atau Bersertifikat Akuntan Publik.

Akuntansi modern

Jantung akuntansi keuangan modern ada pada sistem pembukuan berpasangan. Sistem ini melibatkan pembuatan paling tidak dua masukan untuk setiap transaksi: satu debit pada suatu rekening, dan satu kredit terkait pada rekening lain. Jumlah keseluruhan debit harus selalu sama dengan jumlah keseluruhan kredit. Cara ini akan memudahkan pemeriksaan jika terjadi kesalahan. Cara ini diketahui pertama kali digunakan pada abad pertengahan di Eropa, walaupun ada pula yang berpendapat bahwa cara ini sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno.

Kritik mengatakan bahwa standar praktik akuntansi tidak banyak berubah dari dulu. Reformasi akuntansi dalam berbagai bentuk selalu terjadi pada tiap generasi untuk mempertahankan relevansi pembukuan dengan aset kapital atau kapasitas produksi. Walaupun demikian, hal ini tidak mengubah prinsip-prinsip dasar akuntansi, yang memang diharapkan tidak bergantung pada pengaruh ekonomi seperti itu.

Sejarah

Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik – sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) – sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli (1445 – 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.

Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan di tahun 1588 oleh John Mellis dari Southwark, yang termuat perkataanya, “I am but the renuer and reviver of an ancient old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and this booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane.” John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry) adalah “after the forme of Venice”.
Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant di abad ke 19.